Indonesia
Beberapa musisi Korea melakukan protes terhadap sebuah tindakan dari pemerintahan menyangkut pendidikan.
Dream Factory, agensi hiburan yang dijalankan oleh penyanyi Lee Seung Hwan, mengadakan konser gratis pada hari Rabu untuk memprotes gerakan dirilisnya buku sejarah yang dibiayai negara. Konser ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian anak remaja dan pelajar atas kontroversi politik mengenai gerakan pemerintahan untuk mengatur pendidikan sejarah di Korea Selatan.
"Kami ingin menunjukkan pada orang dewasa yang ingin menutup mata kami bahwa kami hanya akan belajar sejarah yang memang ditulis asli dan akan memantau kenyataan dengan mata terbuka," demikian pernyataan Dream Factory yang ditulis oleh media Korea, The Korea Times.
Konser gratis yang berjudul 'Don't Make Us One-Eyed' (Jangan butakan satu mata kami) ini diadakan di rumah daru musik indie Korea, Hongdae, sebuah area di Seoul yang populer di kalangan pelajar dan mahasiswa. Artis Dream Entertainment seperti Lee Seung Hwan, 10CM, Garion, Daybreak, Pia, Rock 'N' Roll Radio, dan Tatles akan tampil di konser bersama kartunis Kang Full dan jurnalis Joo Ji Nu.
"Semua tamu setuju untuk tampil di panggung selagi mereka memberi semangat pada pelajar dan mahasiswa yang memilih untuk menantang para orang dewasa di posisi yang lebih tinggi yang melakukan ketidakadilan dan bertingkah tanpa etika," ujar perwakilan Dream Factory.
Foto dari konser 'Don't Make Us One-Eyed' diunggah ke halaman Facebook resmi Dream Factory dengan foto-foto pengunjung yang membawa banner yang bertuliskan tentang opini mereka atas keputusan pemerintah.
Artis Korea lainnya juga berbicara mengenai kontroversi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai buku sejarah ini.
Jonghyun SHINee menulis di Twitter bulan lalu mengenai kepeduliannya atas membesarkan anak di negara dimana pemerintahannya menutup percakapan mengenai sejarah dengan menerbitkan hanya sebuah buku sejarah.
Rencana pendidikan ini memang banyak mendapatkan kritik di Korea Selatan dan juga menarik perhatian media barat.
The Guardian melaporkan tentang rencana pemerintahan Korea Selatan untuk menerbitkan satu buku sejarah sebagai tindakan revisionisme sejarah dan meningkatkan kepedulian mengenai usaha pemerintahan Korea Selatan untuk menghentikan 'mendukung Korea Utara'.
Pemerintahan Korea Selatan mengatakan pada hari Selasa lalu bahwa mereka akan melanjutkan rencana untuk menerbitkan buku sejarah untuk siswa/i SMP dan SMA.
